NTT-NEWS.COM, Kupang – Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) di Nusa Tenggara Timur belum mendukung daerah otonom baru (DOB) karena biaya transportasi ke setiap destinasi wisata yang sangat mahal.
Demikian hal itu disampaikan Pengamat Hukum Tata Negara Yohanes Stefanus Kotan, Kamis 20 Agustus 2015 dalam rapat Singkronisasi Aspirasi Daerah bersama pimpinan dan anggota DPD RI di Kupang.
Menurut Yohanes, fasilitas penunjang pariwisata dan ekonomi kreatif masih sangat terbatas. Sehingga pariwisata di NTT belum membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat, seperti yang diandalkan hampir setiap usulan pembentukan DOB.
“Memang destinasi wisata di NTT jauh lebih indah dengan daerah lain tetapi biaya untuk menjangkau setiap destinasi atau mau datang ke NTT sangat mahal. Apalagi ekonomi kreatif yang masih sangat minim,” katanya.
Dia mencontohkan, di Tangkuban Perahu tempat wisatanya biasa-biasa saja, namun orag ingin kembali ke daerah itu karena kenyamanan dan fasilitas yang tersedia tidak semahal dengan biaya untuk mnjangkau destinasi wisata menuju Kelimutu dan destinasi wisata lainnya.
Oleh karena itu, dirinya menyarankan agar permintaan untuk DOB di NTT termasuk rencana pembangunan Provinsi Flores tidak dikabulkan DDP dan DPR, tetapi lebih melihat pembangunan NTT sebagai daerah kepulauan, agar mengutamakan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang murah untuk menghubungkan pulau-pulau lain di NTT.
Dia bahkan menyebut bahwa DOB banyak bermasalah karena selalu bernuansa politik. Padahal, tujuan DOB adalah untuk mensejahterahkan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 31 ayat (2).
“Lebih dari itu, DOB menjadi beban bagi pemerintah pusat sehingga perlu dievaluasi kembali agar terjadi keseimbangan antara pusat dan daerah disegala sektor pembangunan,” tuturnya. (Rm)
