NTT-News.com, Tambolaka – Kerumunan Massa penonton dalam aktraksi Pasola di Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) masih menjadi perbincangan di sosial media, kesan yang disampaikan pun bermacam-macam. Ada yang menyalahkan pemerintah karena kerumunan manusia dan ada pula yang membela pemerintah.
Bupati SBD, Kornelius Kodi Mete menyampaikan bahwa seperti diketahui bersama, bahwa sebelum atraksi Pasola di daerah itu berlangsung, telah dilakukan pertemuan bersama antara pemerintah daerah SBD dalam hal ini Camat Kodi dan Camat Kodi Bangedo, aparat keamanan dan para Tokoh Adat (Para Rato Nale/nyale) serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya.
Dalam pertemuan itu membahas tentang rencana ritual adat Pasola dan Atraksinya. Dalam pembahasan bersama, para pihak bersepakat untuk tetap melakukan ritual adat Pasola sebagai ritual sakral yang wajib dilakukan setiap tahun di masing-masing kampung adat.
Selain itu, Atraksi Pasola sebagai bagian penting dari ritual adat Pasola disepakati tetap dilakukan di Lapangan terbuka yang biasanya dipakai setiap tahun, namun hanya memperbolehkan para ksatria atau penunggang kuda yang ikut dalam atraksi tersebut. Sedangkan penonton dilarang untuk menonoton untuk menghindari kerumunan massa yang menyebabkan terjadinya kluster baru penyebaran covid 19.
“Ini semua sudah disepakati bersama antara pemerintah, tokoh adat dan juga aparat keamanan. Dari kesepakatan itu kami juga sudah sampaikan bahwa jika ada kerumunan maka akan dibubarkan secara paksa oleh aparat keamanan yang dibantu oleh Polisi Pamong Praja, namun yang terjadi masyarakat malah menyerang aparat dengan batu saat berjaga-jaga dan hendak membubarkan kerumunan penonton,” jelas Bupati SBD, Minggu 7 Februari 2021.
Dia menuturkan bahwa tindakan melawan aparat yang dilakukan oleh masyarakat adalah sebenarnya tindakan keras kepala dari masyarakat bahkan juga termasuk tindakan melawan hukum, sehingga pemerintah dan aparat tidak bisa disalahkan. Karena selain kesepatan yang ditandatangani oleh para tetuah adat, kami pertegas dengan memasang himbauan dimana-mana menggunakan baliho dan standing banner.
“Sebagai bukti pemerintah juga tidak mendukung dan tidak mengajak masyarakat untuk menyaksikan atraksi tersebut adalah, dengan cara tidak menghadiri atraksi. Kalau kami ada di lapangan sana itu sama saja kami mengajak masyarakat, tapi kan kami sendiri tetap tidak datang di lapangan,” ujar Bupati Kornelius.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD SBD, Rudolf Radu Holo bahwa atraksi Pasola tersebut telah lebih dahulu dilakukan pembahasan dan menghasilkan beberapa kesepakat termasuk tidak diporbolehkan adanya penonton. Namun karena keras kepala dari masyarakat, tetap saja disana berkerumun.
Menurutnya, atas kerumunan ini, pemerintah tidak dapat disalahkan tetapi karena keras kepala dari masyarakat itu sendiri. Padahal tujuan pemerintah jelas untuk menekan proses penularan Covid 19 dan tidak menimbulkan kluster baru.
“Sebut saja di depan Kampung Tosi itu aparat kepolisian diserang dengan batu, bahkan ada aparat yang terluka karena tindakan kekerasan dari aparat, sehingga pemerintah jangan menjadi yang disalahkan. Jika soal permintaan Pasola harus ditiadakan tahun ini, maka ritual sakral bagi warga Kodi ini tidak semudah itu untuk kita larang, tetapi sebenarnya yang kita minta tetap memperhatikan Protokol Kesehatan termasuk tidak boleh ada penonton atrasi Pasola,” tutup lelaki yang akrab disapa Budi ini.
Rey M
