NTT-News.com, Kupang – Menteri Pemberdayaan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengimbau aparat sipil negara (ASN) di Nusa Tenggara Timur agar tidak gagap teknologi, sehingga pengelolaan pemerintahan daerah menggunakan sistem e-Government dan e-Bugeting.
“Aparatur sipil negara tidak boleh gaptek (gagap teknologi), dan mulailah dengan sistem elektronik,” kata Asman saat membuka kegiatan forum komunikasi kebijakan PANRB dan replikasi inovaasi pelayanan publik di Kupang, Selasa, 30 Agustus 2016.
Dengan menggunakan sistem itu, menurut dia, keuangan negara bisa diukur dengan program yang jelas, sehingga penggunanaan anggaran bisa efektif. “Dengan sistem itu bisa dilakukan efisiensi keuangan yang cukup besar,” katanya.
Sistem ini, kata dia, diharapkan bisa meningkatan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Pelayanan publik juga diharapkan tidak berbelit- belit yang menyulitkan masayarkat, seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta. “Pelayanan publik belum optimal layani masyarakat, sehingga perlu adanya perbaikan kearah yang lebih baik,” ujarnya.
Karena itu, dia berharap NTT bisa menjadi pilot projek dalam menjalankan sistem ini di Indonesia bagian Timur. Di Indonesia bagian barat, NTT bisa belajar dari Jawa Timur yang telah menjalankan sistem ini. “Copy paste saja dari Jawa Timur. Jangan malu, karena saya yakin pelayanan publik bisa akan lebih baik,” katanya.
Sekretaris daerah (Sekda) NTT Frans Salem mengaku hingga saat ini, NTT masih menggunakan sistem manual dalam penetapan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun, diharapkan pada tahun 2018, NTT sudah bisa menjadi pilot projek di Indonesia bagian Timur.
“Harapannya kami menjadi pilot projek di Indonesia Timur, tapi sekarang kami masih gunakan sistem manual, karena keterbatasan sumber daya dan mental,” kata Frans. (*/rey)
