NTT-NEWS.COM, Kupang – Koordinator Aliansi wartawan peduli APBD, Joey Rihi Ga mengatakan masalah yang dilaporkan aliansi wartawan ke kejaksaan bukan lagi soal uang, namun sudah menjadi masalah hukum yang harus dihadapi.
“Kami tidak muka uang. Kami masih bisa hidup tanpa kerjasama ini, jadi jangan berpikir kami melaporkan karena kami tidak mendapat uang, tapi ini soal dugaan KKN,” tegas Joey, Rabu 3 Juni 2015.
Soal pembelaan diri Kepala Biro Humas Setda NTT, Lambertus Ibi Riti pada rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD NTT, Biro Humas dan aliansi wartawan, Joey mempersilahkan untuk membela diri sesuai dengan penjelasan di DPRD kepada Jaksa.
“Masalah ini telah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT. Kami bukan penegak hukum. Jadi silahkan jelaskan ke Jaksa,” katanya.
Seperti di jelaskan Kepala Biro Humas Setda NTT bahwa Dana yang dialokasikan kepada media telah habis terpakai untuk 12 media itu dengan anggaran yang cukup besar.
Sedangkan media harian seperti Timex, Pos Kupang, Flores Pos, Kursor dan Viktory News, serta sejumlah media online yang telah menandatangi kontrak kerjasama baru akan dialokasikan pada perubahan anggaran nanti.
Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Jhon Purba mengatakan pihaknya masih mempelajari dan mengevaluasi laporan dugaan KKN yang disampaikan aliansi wartawan peduli APBD. “Kami masih pelajari dan evaluasi dulu,” tegasnya. (rey)
