NTT-NEWS.COM, Kupang – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kupang terlambat merealisasikan Dana jasa pelayanan medis kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kupang, langsung mendapat tanggapan serius dari DPRD Kota Kupang.
DPRD Kota Kupang melalui Komisi IV langsung memanggil BPJS dan menggelar Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BPJS Kesehatan dan Managemen RSUD SK Lerik, di ruang rapat Komisi IV. Berbagai pandangan solusi dan ketegasan disampaikan oleh semua anggota Komisi kepada kedua pihak untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan regulasi yang ada.
Anggota Komisi IV Ewalde Taek dalam pandangannya meminta pihak BPJS bisa menempatkan petugasnya di semua pos pelayanan kesehatan sehingga ketika terjadi klaim atau keluhan masyarakat terkait pelayanan dapat segera diatasi dan dijawab. “Jangan semuanya dibebankan kepada petugas kesehatan. Hal ini kalau tidak dilakukan maka akan berdampak pada pelayanan kepada pasien pemegang kartu BPJS,” ujarnya.
Sementara Ketua Komisi IV Livingstone Ratu Kadja secara tegas meminta kepada pihak BPJS segera memenuhi kewajibannya kepada pihak RSUD SK Lerik sehingga tidak mengorbankan masyarakat pemegang kartu terhadap pelayanan kesehatan.
“Hal ini menjadi urgen ketika sistem yang dilaksanakan tidak dirubah maka tetap terjadi keterlambatan pembayaran jasa pelayanan para medis,” ujar Liv sapaan Politisi PAN itu.
Sementara pihak BPJS Kesehatan Kupang dalam tanggapannya mengatakan sesuai dengan KSO yang ada seharusnya permohonan klaim diajukan 15 hari sebelum tutup buku tahunan sehingga tidak terjadi keterlambatan proses pencairan, akan tetapi pihak BPJS siap untuk segera memproses pembayaran jasa pelayanan medis kepada pihak RSUD SK Lerik yang masih tertunggak sehingga secepatnya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS tidak dikorbankan. (dav)
