NTT-News.com, Kupang – Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Emi Nomleni mengatakan usulan pemerintah Provinsi untuk pinjaman daerah senilai Rp900 Miliar ke Bank NTT belum final, karena ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.
“Masih ada syarat yang harus dipenuhi pemerintah, juga tergantung kemampuan Bank untuk meminjamkan dana itu,” kata Emi Nomleni sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Selasa, 17 Desember 2019.
Menurut dia, sejumlah fraksi di DPRD NTT telah menyikapi rencana pinjaman daerah tersebut, dan tanggapan dari fraksi sangat bervariasi. “Ada fraksi yang menerima, ada yang meberima dengan catatan dan ada juga yang menolak pinjaman daerah itu, katanya.
Dia mengaku juga telah mengambil sikap dengan menolak pinjaman daerah itu. Tapi APBD tetap harus ditetapkan untuk kepentingan rakyat.
“Saya secara pribadi menolak rencana pinjaman daerah itu, tapi untuk kepentingan rakyat APBD harus ditetapkankan,” tegasnya.
Terkait pinjaman daerah itu, jelas dia, badan anggaran (Banggar) telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersamaan dengan rancangan APBD 2020. Namun belum ada keputusan soal pinjaman daerah tersebut, karena harus mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.
“Kemendagri tidak bersikap, menolak atau menerima usulan pinjaman daerah itu,” ujarnya.
Dia menambahkan persyaratan soal pinjaman daerah cukup banyak, tidak sebatas ada persetujuan DPRD NTT dan hasil konsultasi dengan Kemendagri. “Kami minta pemerintah untuk memenuhi semua syarat regulasi terkait pinjaman daerah,” tandas Emi.
Penulis : Rafael
