Oleh: Yan Piter Lilo
Tim Jerikoway
TIGA hingga lima tahun yang lalu, Kota Kupang ibarat sebuah kampung besar. Walau sudah puluhan tahun menyandang status sebagai ‘kota’, tak sekadar sebagai ibukota Provinsi NTT, tapi juga sebagai daerah otonom, wajahnya masih kusam, buram dan tak tertata. Semrawut.
Jalanan penuh lubang. Di pusat kota sekalipun. Apalagi di pinggiran kota, masyarakatnya masih asing dengan aspal. Di pinggir jalan mudah sekali kita temukan got-got atau selokan yang penuh sampah, lumpur dan berbau. Trotoarnya bopeng-bopeng, rusak dan tak teratur. Bahkan mayoritas jalan di pusat kota tidak punya trotoar dan drainase.
Kalau malam hari sangat kental nuansa kampungnya. Jalanan gelap. Kalaupun ada lampu jalan, pasti suram karena hanya mengandalkan tenaga matahari. Seringkali baterainya dicuri. Jalanan yang sedikit terang hanya di area pertokoan. Mengandalkan lampu-lampu dari toko-toko yang menyinari jalanan. Selain itu, gelap gulita. Jangan ditanya bagaimana kondisi jalan lingkungan, jalan kelurahan atau gang. Kalau siang panas sekali. Kalau malam gelap sekali. Itu yang kita rasakan. Dulu.
Masih sangat sulit ditemui ruang publik yang baik untuk sekadar rekreasi atau untuk penghijauan. Tanah-tanah milik Pemkot Kupang dibiarkan telantar. Tak sedikit yang diklaim orang-orang tertentu sebagai milik pribadi. Ada yang diokupasi lalu dirikan rumah, kios dan sebagainya. Bahkan, ribuan meter persegi dibagi-bagi kepada oknum pejabat dan keluarga pejabat. Miris memang. Itulah kenyataan yang ada di kota yang sudah 24 tahun menyandang status daerah otonom ini. Selama bertahun-tahun elit-elit dan para kritikus maklum dengan kondisi ini. Mayoritas seolah merasa nyaman dengan kondisi ini. Karena memang sudah biasa.
Termasuk juga soal air bersih. Lima tahun habis hanya untuk berdebat tentang status PDAM. Perang opini, silang pendapat dan adu argumen menjadi tontonan menarik. Bahkan, Gubernur hingga Kementerian PUPR pun tidak mampu menyelesaikan persoalan ini. Oh ya, selama lima tahun pula kita menunggu dan berharap ada Bendungan Kolhua. Sambil menunggu realisasinya, kita sibuk mencari pembenaran-pembenaran, tapi terus berpangku tangan. Bendungan Kolhua akhirnya hanya angan-angan.
Lima tahun terlewati dan air terus mengering. Sementara yang membutuhkan air semakin banyak jumlahnya. Tidak hanya penduduk yang bertambah, tapi perumahan, perkantoran, sekolah, hotel, restoran, rumah sakit, pusat bisnis dan lain-lain ikut bertambah. Maka masalah tentu juga bertambah.
Inilah persoalan-persoalan kasat mata yang bisa dilihat, yang tersaji baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Seperti inilah kondisi Kota Kupang tiga hingga lima tahun lalu. Maka muncul pertanyaan bodoh; waktu itu kita di mana, apa yang diperbuat, kenapa baru bicara? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Namanya juga pertanyaan bodoh, hehe.
Mendobrak Kebiasaan Lama
Jika dulu semua merasa aman dan nyaman, sekarang tidak. Maksudnya nyaman dengan kedudukan, jabatan, posisi dan kepentingan masing-masing. Maka sekarang rasanya berbeda. Yah, berbeda di tangan seorang Jefri Riwu Kore. Mungkin banyak yang sudah lupa. Tiga tahun lalu, tahun 2017, pada awal-awal setelah dilantik menjadi Wali Kota Kupang ia menandatangani sejumlah MoU (Nota Kesepahaman) dan kerja sama dengan berbagai lembaga. Salah satu yang saya ingat adalah penandatanganan kerja sama dengan KPK (https://www.penanusantara.com/pemkot-kupang-bersama-kpk-tandatangani-kerjasama-komitmen-pengendalian-gratifikasi/). Ini langkah berani. Ketika banyak yang takut dengan KPK, Jeriko justru bekerja sama dengan KPK!
Kerja sama ini mendobrak kebiasaan lama. Dari dulu yang tidak tertib administrasi, sekarang jadi tertib. Aset yang dulu dibiarkan terbengkalai dan hilang begitu saja, kini semua tercatat dengan baik. Aset yang dulu dipakai orang yang tak berhak, sekarang harus diambil kembali. Pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaan, kini wajib dan rutin laporkan kekayaan. Dulu menggunakan pembayaran cash, sekarang pakai cashless system. Uang perjalanan dinas yang tidak terpakai habis harus dikembalikan ke kas daerah (https://www.berandanusantara.com/tak-terpakai-habis-jeriko-kembalikan-uang-perjalanan-dinas/). Jeriko sendiri pernah menyerahkan satu unit laptop pemberian salah satu lembaga kepada KPK karena nilainya lebih dari yang ditentukan UU.
Tak sampai di situ, Pemkot Kupang yang dinahkodai Jeriko juga bekerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Tujuanya agar pelayanan yang dilakukan harus memiliki standard yang jelas. Dengan demikian pelayanan pun semakin baik (https://bsn.go.id/main/berita/detail/9195/pemkot-kupang-tandatangani-kerjasama-dengan-bsn).
Kerja sama ini pun membuahkan hasil yaitu untuk pertama kalinya laporan keuangan Pemkot Kupang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama 24 tahun Kota Kupang berdiri, baru tahun ini mendapat WTP. Sebuah prestasi membanggakan.
Dari Kampung jadi Kota
Tiga tahun berlalu. Begitu cepat rasanya. Secepat perubahan wajah kota ini. Tiga tahun anggaran terlewati. Tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020. Dengan demikian, sudah Rp 3,6 triliun APBD Kota Kupang terpakai untuk membangun Kota Kupang di berbagai bidang.
APBD per tahun hanya sebesar Rp 1,2 triliun. Itupun 70-80% adalah ‘sumbangan’ pemerintah pusat. Dari Rp 1,2 trilun itu, 40% habis untuk belanja rutin pegawai. Jadi 60% yang dipakai untuk belanja langsung atau sekitar Rp 720 miliar saja. Padahal, kebutuhan warga Kota Kupang dalam setahun adalah Rp 9.000.000.000.000. Yah, Anda tidak salah baca, Rp 9 triliun! Ini sesuai dengan jumlah usulan masyarakat saat Musrenbang. Tiap tahun kebutuhannya naik.
Jadi, untuk memenuhi 100% kebutuhan masyarakat dalam waktu 3 tahun adalah mustahil. Jeriko selaku Wali Kota butuh dana Rp 27 triliun! Apalagi jika hanya mengandalkan kekuatan APBD yang hanya Rp 1,2 triliun itu. Sesuai postur APBD, dalam satu tahun, belanja langsung dari APBD hanya 8 persen dari total kebutuhan masyarakat (Rp 9 T). Karena itu, jika tidak mendobrak kebiasaan lama, maka pembangunan tidak akan nampak. Mungkin ini yang terjadi di masa lalu, pemimpinnya tidak berani membuat terobosan baru. Apalagi, dulu, postur APBD lebih banyak belanja pegawai dibanding belanja langsung.
Dengan anggaran daerah yang sangat terbatas sementara harapan masyarakat yang begitu tinggi, dibutuhkan seorang ‘CEO’ yang andal. Menyadari anggaran yang tak cukup, Jeriko pun menggandeng kerja sama dengan berbagai pihak. Lembaga-lembaga swasta seperti perbankan dan perusahaan-perusahaan ikut nimbrung dalam pembangunan kota melalui CSR (https://rakyatntt.com/pakai-csr-pln-perindah-tiga-taman-di-kota-kupang/). Ada yang membangun taman, membeli truk sampah, menyumbang tempat sampah, memasang jaringan internet, bantuan beasiswa, pelatihan dan sebagainya. Semua bergotong-royong.
Satu lagi strateginya adalah melakukan rasionalisasi anggaran. Anggaran untuk rapat-rapat koordinasi, perjalanan dinas, makan minum dan kebutuhan pegawai lainnya dikurangi secara drastis. Itulah sebabnya, saat ini belanja pegawai dalam postur APBD sudah di bawah 50% APBD. Sebagian besar untuk belanja langsung. Bisa dibandingkan dengan daerah lain. Dari hasil rasionalisasi itulah dipakai untuk program sosial seperti bantuan seragam sekolah, kacamata, beasiswa, uang duka, sembako, bedah rumah, peralatan untuk rumah ibadah, umrah dan wisata religi, posyandu, dan lain-lain.
Tak cukup dengan CSR dan rasionalisasi anggaran, dibutuhkan ratusan miliar lagi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Maka tak jarang Jeriko menghabiskan waktu di Jakarta. Ia tak berangkat kosong. Selalu menenteng proposal. Ada proposal untuk pembangunan jalan raya, pembangunan trotoar dan drainase, lampu jalan, marka jalan, taman kota, tempat sampah, bantuan sosial, air bersih, alat kesehatan, beasiswa dan program-program lainnya. Hampir semua kementerian didatanginya. Kebetulan ia adalah mantan politisi Senayan yang akrab dengan para menteri.
Hasil ‘pelesiran’ Jeriko itulah saat ini sudah kita nikmati. Dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) meningkat. Pembangunan gencar dilakukan. Tak hanya pembangunan fisik, berbagai program sosial seperti bedah rumah, bantuan seragam sekolah, kacamata, beasiswa, sembako dan lain-lain bisa dilaksanakan.
Berikut ini beberapa pembangunan fisik yang sudah dan sedang dibangun untuk mengubah Kupang menjadi kota, bukan kampung:
1. Taman Kota, yakni Taman Ina Bo’i, Taman Adipura, Patung Kasih, Sonbai, Tagepe dan Alun-alun Kota. Keenam taman ini menelan anggaran Rp 12,8 miliar. Tahun ini dibangun 3 taman lagi, yakni taman di Jalan Frans Seda, Pantai LLBK, dan Pantai Kelapa Lima (depan Aston). Anggaran untuk 3 taman ini dari pemerintah pusat senilai Rp 112 miliar. Proses lelang sudah selesai. Saat ini juga sedang diselesaikan air mancur Taman Tirosa senilai Rp 3 miliar. Luar biasanya anggarannya bukan dari APBD, tapi dari CSR Bank NTT. Terima kasih Bank NTT.
2. Lampu jalan. Kurang lebih 5.000-6.000 lampu jalan telah dipasang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir
3. Jalan raya. Perbaikan jalan terus digenjot. Sejumlah ruas jalan dibuat dua jalur dan dilengkapi pembatas jalan dan trotoar. Jalan-jalan lingkungan juga sedang digencarkan pembangunannya. Targetnya selesai 100% tahun depan.
4. Trotoar dan drainase. Trotoar dan drainase mulai dibangun dari Bandara El Tari, Jalan Frans Seda hingga Jalan El Tari dan Jalan Timor Raya. Ini menggunakan anggaran dari pemerintah pusat. Saat ini proyek ini sedang dikerjakan.
5. Menambah gedung untuk RS SK Lerik. Menambah gedung rawat inap dan fasilitas lainnya.
6. Penghijauan. Menanam ribuan pohon di sepanjang jalan, maupun di daerah terbuka. Tidak saja menggunakan anggaran pemerintah, tapi juga menggunakan CSR dan partisipasi masyarakat
7. Bedah rumah. Pemkot sedang melakukan bedah rumah untuk rumah tidak layak huni dari masyarakat tidak mampu yang tersebar di berbagai kelurahan di Kota Kupang. Targetnya 50 unit rumah.
8. Air bersih. Pelan namun pasti, Pemkot Kupang di bawah komando Jeriko membenahi air bersih. Setelah menjalin kerja sama dengan PDAM Kabupaten Kupang, saat ini pemkot fokus untuk menambah sumber air baku melalui kerja sama dengan pemilik sumur bor, maupun meminta bantuan pemerintah pusat.
9. Penataan boulevard. Sepanjang Jalan Frans Seda hingga El Tari ditimbun dengan tanah dan selanjutnya akan ditanami rumput dan bunga untuk menambah estetika kota. Untuk diketahui, ini dibutuhkan anggaran Rp 6 miliar lebih. Namun, luar biasanya, semuanya menggunakan CSR dari pihak ketiga.
Pengamat Musim Kemarau
Memang di Kota Kupang air bersih adalah komoditi seksi untuk diperbincangkan. Apalagi di musim pilkada. Eh, maaf, musim kemarau maksudnya. Pada musim inilah para pengamat bermunculan. Ada yang sekadar mengeritik tanpa data. Ada yang menyajikan data yang salah. Ada juga yang sangat teoritis tanpa solusi konkret. Seperti itulah gaya pengamat-pengamat musiman ini berbicara tanpa kajian. Teoritis belaka. Praktisnya memang berbeda. Tak seperti yang dibayangkan. Bicara memang mudah. Apalagi tanpa melihat data dan fakta lapangan. Bahkan ada yang lakukan survei persepsi publik, yang belum jelas sampel dan metodenya. Persepsi dijadikan opini. Lalu opini dipakai untuk men-judge pemerintah. Jika saja masalah ini semudah teori para pengamat itu, tentu kita tidak ‘sengsara’ selama 24 tahun kan?
Apalagi para politisi gagal itu. Maksudnya gagal paham soal data dan fakta. Bicaranya nyaring tanpa disaring terlebih dahulu. Saya jadi gagal paham, mana pengamat, mana politisi. Apakah politisi yang sudah jadi pengamat atau pengamat yang politis? Wah, makin rumit persoalan ini.
Memang benar, Pemkot Kupang belum memenuhi seluruh kebutuhan air bersih masyarakat Kota Kupang saat ini. Apalagi setiap hari kebutuhan meningkat karena pertumbuhan penduduk, pusat bisnis, perkantoran dan sebagainya. Namun agar objektif kita mesti bertanya apa saja yang sudah dibuat, sedang dibuat dan akan dibuat. Setidaknya agar kita bisa tahu masihkah ada harapan hidup di kota ini, atau jangan sampai esok kita akan mati karena kurang air. Ini lebih bijak dan cerdas kalau memang kita benar-benar adalah seorang pengamat. Bukan pengamat musim kemarau.
Berdasarkan tulisan Jacob Jermias (https://rakyatntt.com/kondisi-existing-air-bersih-di-kota-kupang/), total kebutuhan air bersih dari masyarakat Kota Kupang saat ini sebesar 812,96 liter per detik. Pada pemerintahan sebelumnya, total debit air yang dihasilkan sebesar 85 liter per detik atau 10,5% dari total kebutuhan. Selanjutnya, di era kepemimpinan Jefri Riwu Kore, debit air saat ini sudah mencapai 377 liter per detik atau 46,4%.
Jika demikian, maka di era kepemimpinan Jefri Riwu Kore, total kenaikan debit air mencapai 292 liter per detik. Ini artinya dalam waktu 3 tahun, Jeriko bisa menghasilkan air tiga kali lipat lebih banyak daripada pemerintahan sebelumnya yang lima tahun berkuasa. Dari mana air itu diperoleh? Melalui kerja sama yang baik dengan PDAM Kabupaten Kupang dan kerja sama dengan pemilik sumur bor. PDAM Kota Kupang sendiri saat ini mempuyai 18 sumber air baku.
Lalu dari mana lagi 436 liter per detik untuk memenuhi seluruh kebutuhan? Untuk diketahui, saat ini proyek SPAM Kali Dendeng sudah dimulai. Kapasitasnya adalah 300 liter per detik. Namun yang dipakai PDAM adalah 150 liter per detik. Proyek senilai Rp 189 miliar ini ditangani langsung Kementerian PUPR. Proyek ini terwujud berkat lobi Wali Kota Jeriko kepada Presiden Joko Widodo dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tahun lalu. Kebetulan Jeriko adalah salah satu pengurus Apeksi yang rutin menggelar rapat dengan presiden.
Kedekatan Jeriko dan Jokowi tak saja menghasilkan SPAM Kali Dendeng, masih ada SPAM Air Sagu yang akan menghasilkan 50 liter per detik. Proyek ini direncanakan realisasi tahun depan. Dengan demikian, dua proyek ini sudah menambah 200 liter per detik. Masih kurang 236 liter lagi.
PDAM Kota Kupang juga menjalin kerja sama dengan para pemilik sumur bor dengan kapasitas 60 liter per detik. Rinciannya sumur bor Oepura 20 liter per detik, Sinode GMIT 10 liter per detik, 20 liter per detik dari keluarga Konay di Oesapa Barat, dan 10 liter per detik di TPA Alak. PDAM juga akan bekerja sama dengan UKAW Kupang dengan kapasitas 35 liter per detik, sehingga total akan mencapai 95 liter per detik. Dengan demikian, tinggal 141 liter per detik yang masih harus dicari solusinya.
Ketika ini sudah terealisasi, maka sudah 82,64% kebutuhan air bersih terpenuhi. Tinggal 17,36% yang belum terpenuhi. Lalu bagaimana solusinya? Proposal Pemkot Kupang sudah disampaikan ke Kementerian PUPR untuk pembangunan dua proyek lagi, yakni IPA Liliba dan IPA Kolhua. Liliba sendiri bisa menghasilkan 50 liter per detik dan Kolhua menghasilkan 200 liter per detik. Dengan tambahan 250 liter per detik, maka sudah bisa memenuhi bahkan melampaui kebutuhan masyarakat Kota Kupang. Totalnya adalah 922 liter per detik, sementara kebutuhan masyarakat sebesar 812 liter per detik.
Tentu untuk mencapai angka tersebut butuh perjuangan panjang dan berat. Sebab, untuk memperjuangkan SPAM Kali Dendeng dengan kapasitas 150 liter per detik saja harus butuh anggaran Rp 189 miliar, bagaimana dengan kekurangan 236 liter per detik? Tentu butuh anggaran Rp 250 miliar hingga Rp 300 miliar lagi. Angka ini tak bisa dicapai oleh APBD yang belanja langsungnya hanya Rp 720 miliar. Oleh karena itu, butuh anggaran pusat. Bagaimana caranya? Tentu tidak instan dan tidak mudah. Tidak semudah kita bicara dan beropini. Karena makin ke atas, kepentingan makin banyak. Kita boleh berteori sampai habis buku-buku dibaca pun takkan mampu menolong kalau kalah politik anggaran. Dan, tidak semua orang bisa. Di sinilah kita butuh seorang Jeriko. Pelan tapi pasti, dengan jaringan yang dimilikinya, Kota Kupang mendapat anggaran yang cukup dari pusat untuk membuat perubahan.
Dengan demikian, jika ada yang mengklaim Jeriko tak peduli atau tak berbuat apa-apa soal air bersih, perlu dites kejiwaannya. Mungkin sedang mengalami gangguan jiwa. Sebab, pada 20 Oktober 2017 atau 59 hari setelah menjabat Wali Kota Kupang, Jeriko sudah mulai action, yaitu menandatangani nota kesepahaman dengan Pemkab Kupang terkait pengelolaan air di Kota Kupang. Sejak itu, langkah-langkah kecil terus dilakukan hingga hari ini. Ia mau memastikan bahwa sebanyak 20 ribu pelanggan PDAM Kabupaten Kupang di Kota Kupang dan 12 ribu pelanggan PDAM Kota Kupang bisa terlayani dengan baik secara perlahan.
Perubahan besar tentu butuh waktu. Tiga tahun adalah terlalu singkat untuk wujudkan semua impian. Tapi bersyukurlah hari ini kita mulai mengalami perubahan. Sedikit demi sedikit. Saya yakin seorang Jeriko yang berani meninggalkan kemapanannya, kenyamanannya, dan kehormatannya untuk pulang kampung, karena ingin lebih dekat dengan rakyatnya yang masih susah. Ingin membantu rakyatnya.
Pernah saya ke rumah jabatan wali kota, saya temukan beberapa ruangan ditinggali oleh beberapa keluarga. Ternyata mereka adalah warga kurang mampu yang rumahnya sedang dibedah. Karena ruangan penuh, garasi di belakang rujab pun disekat dan dijadikan kamar tidur untuk menampung keluarga-keluarga kurang mampu itu. Bahkan, Jeriko dan istrinya pun makan satu meja dengan mereka. Pemandangan ini membuat saya terenyuh. Begitu besar rasa pedulinya kepada orang-orang kecil.
Maka, saya maklum ketika melihat perubahan wajah kota ini, yang mulai tertata rapi, indah dan menarik. Ini bukti tekad seorang Jeriko untuk mengangkat martabat kita, dari dulu sebagai masyarakat yang hidup kumuh tak teratur menjadi lebih bersih dan menawan.
Coba bayangkan hari ini tiga tahun yang lalu. Di situ, kita akan temukan jawaban kenapa kita butuh penggerak perubahan. (*)
