NTT-News.com, Oelamasi – Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta kepada pemerintah agar anggaran yang dibahas dalam sidang rancangan penggunaan anggaran tahun 2017 lebih memprioritaskan masalah kesenjangan sosial seperti Kekeringan yang hampir setiap tahun melanda wilayah Kabupaten Kupang.
Fraksi Hanura memandang Pemerintah dalam rancangan anggaran harus berpihak kepada kebutuhan rakyat, bencana kekeringan, jika tidak ditanggapi serius oleh pemerintah, maka secara objektif Fraksi Hanura menyatakan semua yang dilakukan, kelak hanyalah meninggalkan ‘air mata bukan mata air’.
“Masalah kesejahteraan sosial selalu berdampak pada peningkatan angka kriminalitas seperti masalah human trafficking, pencurian dan lain sebagainya, serta turut menyumbang peningkatan grafik kemiskinan di Kabupaten Kupang,” ujar Shinta Lado-Mesakh saat membaca Pandangan Umum Fraksi dalam sidang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi, Rabu 30 November 2016.
Dalam pandangan Fraksi Hanura, mengajak semua elemen di DPRD agar memikirkan fenomena kekeringan yang terjadi, sehingga prioritas anggaran untuk mengatasi masalah kekeringan, yakni membangun sumber air, seperti embung, bendungan, sumur bor maupun manual menyeluruh di 24 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Kupang.
”Jika ini dibiarkan terus, bukan tidak mungkin tanah Timor akan seperti tanah Betawi, yang mana Jakarta bukan lagi milik orang Betawi, seperti judul film Si Doel Anak Sekolahan, bisa saja suatu saat akan seperti anak tanah yang terjajah ditanahnya sendiri. Kami tidak sungkan menyatakan ini, karena merupakan fakta rill yang terjadi, imbasnya terjadi kesenjangan sosial kesejahteraan di masyaraka,” kritik Fraksi Hanura.
Tidak hanya itu, lanjut Fraksi, harus disertai pembukaan lahan pertanian secara luas, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan hasil pertanian yang baik, dapat pula membangun SDM secara utuh serta SDA yang luar biasa pula. (*/rey)
Parlamen News
