NTT-News.com, Kupang – Hampir 2 minggu belakangan ini beranda media online mainstream dan sosial media wilayah Sumba khususnya Sumba Barat Daya (SBD) viral dengan pemberitaan tentang wisuda yang diduga kuat tanpa melalui perkuliahan sebagaimana mestinya sebagai mahasiswa lainnya, Bupati SBD pun nyatakan segera membentuk Timsus.
Bupati SBD, dr. Kornelius Kodi Mete ketika menghubungi media online NTT-News.com menyatakan bahwa pihaknya akan segera membentuk tim khusus (timsus) bersama dengan Dinas Pendidikan dan pemerhati pendidikan di SBD untuk menelusuri persoalan yang viral beberapa hari ini.
Bupati Kornelius menyampaikan agar Timsus nanti bisa bekerja maksimal untuk menelusuri hal ini, sebab jika benar tidak melalui proses perkuliahan yang seperti biasanya lalu tiba-tiba di wisuda maka hal tersebut adalah dengan pembohongan intelektual.
Baca juga: Heboh! Wisuda dengan 17 SKS, GMNI Sebut Proses Kuliah Abal-abalan, Sampai Meminta Pemda Telusuri
Berdasarkan pernyataan Ketua Yayasan Generasi Penerus (YGP) Sumba, Meltripaul Emanuel Rongga, SH. M.Pd disalah satu media online yang menyebutkan sudah ada yang lolos PNS dan P3K, Bupati menyatakan bahwa jika hal ini benar dan terbukti tidak melalui proses kuliah yang benar untuk memperoleh ijazah maka sudah termasuk tindakan yang merugikan daerah dan negara.
Baca juga: Kades Kahale Wisuda dengan 17 SKS, Dosen S2 Angkat Bicara; memalukan NTT
Sebab telah menggunakan ijazah untuk kepentingan mendapatkan pekerjaan atau jabatan yang berkonsekuensi pada beban biaya oleh daerah atau negara. Sehingga dia meminta agar seluruh elemen masyarakat yang mengetahui ini untuk melaporkan kebenarannya, termasuk ketua Yayasan YGP untuk menyebutkan siapa saja mereka yang lolos PNS dan P3K.
“Kita akan telusuri apa yang disampaikan Pak Paul (Ketua YGP), jika benar perkuliahan tidak ada, dan sudah menjadi PNS atau lolos P3K maka kita akan tindak tegas,” tuturnya, Selasa 2 Agustus 2022 malam.
Dia juga menuturkan bahwa apa yang disampaikan Meltripaul bahwa wisuda tersebut untuk kepentingan pengembangan internal Yayasan maka seharusnya tidak boleh ada yang diikutkan dalam tes-tes yang konsekuensinya membebankan biaya daerah atau negara, harus menjadi tanggungan utuh oleh yayasan.
Baca juga: Kades Kahale Wisuda dengan 17 SKS, Netisen; mungkin maksudnya wisuda pada semester 17
Dia meminta agar dibuka dengan jelas siapa saja yang sudah jadi PNS dan P3K sehingga akurasi pernyataannya dapat dipertanggungjawabkan. Dia kuatir bahwa pengakuan tersebut jangan sampai hanya untuk terus menarik minat orang-orang yang pernah kuliah tetapi karena memiliki uang langsung daftar untuk berangkat Wisuda dan menjadi sarjana.
Berawal dari Kepala Desa Kahale
Seperti diketahui, dugaan wisuda tanpa kuliah ini bermula dari Kepala Desa Kahale, Yohanes Rehi yang mengaku di wisuda menjadi Sarjana Pendidikan Agama Kristen hanya dengan 17 SKS, meskipun setelah viral langsung diklarifikasi sebagai kesalahan penyebutan akan kesibukannya, tetapi pernyataan berikutnya malah blunder mengatakan bahwa sebenarnya mau menyampaikan dirinya mengikuti perkuliahan selama 17 semester.
Jika dihitung lurus, Kepala Desa Kahale ini terdaftar di Forlap Dikti mendaftar pada tahun 2018 dan di wisuda pada tahun 2022. Kalau dihitung lagi maka belum sampai 17 Semester.
Sedangkan pengakuan Meltripaul bahwa hal tersebut adalah tulisan wartawan yang salah dalam mengutip, tetapi ketika kesalahan mengutip tersebut tidak dilakukan tindakan sesuai alurnya maka tetap saja dibenarkan netizen, hingga menimbulkan banyak komentar miring di sosial media. (rey)