NTT-NEWS.COM, Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya mengaku tidak tahu pasti seperti apa program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang ditangani Bidang PLS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang kini sudah menjadi masalah dan sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pernyataan Gubernur NTT itu menanggapi permintaan Mantan Kasubdin PLS, Marthen Dira Tome bahwa, KPK perlu mendengarkan keterangan Gubernur NTT, karena Gubernur tahu seperti apa program PLS itu dan ikut menikmati keberhasilan program PLS tersebut.
“Saya tidak tahu persis seperti apa program itu. Kelompok mana yang menerima dana dan kegiatannya seperti apa juga saya tidak tahu pasti,” kata Gubernur Lebu Raya yang dihubungi wartawan, Senin, 24 Agustus 2015.
Namun Frans Lebu Raya mengakui, dirinya pernah diundang untuk melakukan panen jagung di beberapa daerah, tetapi untuk detail program PLS tersebut dirinya mengaku tak tahu secara pasti. “Program itu memang ada tetapi berapa besar dananya saya tidak tau pasti, berapa kelompok yang menerima dana itu juga saya tidak tahu,” tuturnya.
Ditanya, apakah dirinya siap memberikan keterangan di KPK jika lembaga anti rasua itu memanggilnya, Lebu Raya dengan diplomatis mengatakan, dia tidak mau berandai-andai dulu soal itu. “Ya, saya tidak mau berandai-andai soal apakah saya harus memberikan keterangan di KPK,” katanya.
Untuk diketahui, mantan Kepala Bidang PLS Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTT yang saat ini menjadi Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome menyampaikan ke KPK bahwa, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya perlu diperiksa karena sebagai pimpinan tahu dana PLS dan turut menikmati hasilnya. ***
