NTT-News.com, Tambolaka – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tambolaka mengecam keras tindakan brutal yang dilakukan aparat Polres Sumba Barat yang melakukan melakukan pengawalan proses pengukuran lahan di pesisir pantai Marosi, di Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, pada tanggal 25 April 2018 lalu.
Ketua GMKI Cabang Tambolaka, Ishak Charles mengatakan bahwa tindakan penembakan kepada warga sipil, apapun bentuknya adalah tindakan brutal, kekerasan dan tindakan yang melanggar hak hidup seseoarang. Sehingga semua anggota yang terlibat harus bertanggungjawab terhadap tindakan yang sangat tidak manusiawi itu.
Dia menyatakan agar pemerintah daerah juga tidak menutup mata dengan persoalan ini, sebab upaya pemerintah dalam pembangunan sektor pariwisata, telah membawa petaka bagi masyarakat. tragedi berdarah yang terjadi di pesisir Pantai Marosi, di Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, pada tanggal 25 April 2018 citra pemerintah dan polisi tidak mampu mengayomi masyarakat.
Poro Duka adalah korban dari berkuasanya pemilik Modal yang memanfaatkan polisi bertangan besi untuk bertindak membabi buta, hanya untuk melindungi Investor yang ingin menguasai hak mereka. “Apakah polisi memang ada ini hanya untuk melindungi yang bermodal dan mengawal yang bermodal untuk menindas rakyat kecil?,” tanyanya pada Sabtu 28 April 2018.
Namun, untuk menjaga situasi agar tetap kondusif, Atas nama Cabang GMKI Tambolaka Ishak Charles, menghimbau dan mengajak kepada semua pihak agar dapat menahan diri dan menghindari cara-cara yang menggunakan kekerasan, tetapi dapat diupayakan dengan cara dialog melalui kelompok masyarakat.
Melihat tragedi tersebut, GMKI Cabang Tambolaka turut merasakan dukacita dan Belasungkawa terhadap keluarga korban, dan meminta kepada pemerintah untuk menjamin masa depan keluarga korban. GMKI Cabang Tambolaka juga menyerukan dan menuntut: Pertama, agar segera menangkap dan mengadili Polisi pelaku penembakan dan pemukulan terhadap warga di pesisir Pantai Marosi.
Kedua, usut tuntas keterlibatan PT. Putra Marosi dalam pengerahan 50 aparat polisi bersenjata lengkap pada peristiwa tersebut. Ketiga, segera pulihkan kembali hak-hak warga di pesisir Pantai Marosi Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat-NTT.
Keempat, segera cabut segala bentuk perijinan PT. Sutra Marosi. Kelima, hentikan aksi kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat pesisir pantai marosi. Keenam, BPN Pusat copot kepala Wilayah BPN NTT, dan Kepala Pertanahan Sumba Barat. dan Ketujuh, Copot Kapolda NTT dan Kapolres Sumba Barat yang secara komando bertanggung jawab terhadap pengerahan 50 Aparat polisi yang mengakibatkan terjadinya penembakan dan memakan satu orang korban bernama Poro Duka. (rey)
