NTT-News.com, Ende – Puluhan massa yang tergabung dalam front Mahasiswa Peduli Perubahan kemarin,Selasa, (04/04/2017) melakukan aksi demonstrasi di seputaran kota Ende. Massa yang tergabung dalam aksi itu sekitar 80-an orang Mahasiswa yang terdiri dari tiga Organisasi Kepemudaan Nasional yakni Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI).
Dalam aksi tersebut para mhasiswa ini menyoroti fakta persoalan bangsa yang sedang terjadi, baik persoalan Nasional, Provinsi maupun Daerah. Persoalan Nasional yang mereka soroti yaitu, Nasionalisasi perusahaan Asing termasuk PT. Freeport, Mencabut UU Penanaman modal asing dan Minerba, Membubarkan Ormas Radikal yang mengancam kedaulatan NKRI, Menuntaskan kasus E-KTP dan Menolak revisi UU KPK.
Sedangkan persoalan Provinsi dan Daerah yang mereka soroti yakni, Mendesak pemprov NTT untuk segera membuka usaha industri pertanian, peternakan dan wirausaha, segera Mengklarifikasi pembentukan Provinsi Flores, Mendesak Pemprov untuk secepatnya menyelesaikan kasus Human Traficking dan mendesak DPRD Ende agar segera mengevaluasi kinerja kerja PLN.
Massa yang menggunakan 2 mobil pick up dan 8 sepeda motor ini mulai bergerak dari Sekretariat GmnI Ende pada pukul 10:30 wita menuju Kantor Pores Ende. Mereka dikawal ketat oleh Satuan Pengendali Masa (Dalmas) dan Polisi Lalulintas dari Polres Ende.
Dihalaman kantor Polres Ende, massa berorasi, mereka mendesak Pihak Kepolisian agar segera menuntaskan kasus Human Traficking, kasus pelecehan terhadap kaum perempuan dan indikasi kasus penimbunan Minyak tanah. Aksi tersebut terhenti setelah Kapolres Ende, Ardyan Mustaqim, menemuai para demonstran. Didepan para demonstran, Kapolres Ende membaca tuntutan masa aksi dan merespon tuntutan pendemo serta berjanji akan segera menuntaskan kasus itu.
Masa lanjut bergerak menuju Kantor Bupati Ende, dipelataran kantor Bupati Melki Guka, ketua LMND Eksekutif Kota Ende terus berorasi, dia mempertanyakan krisis minyak tanah dan listrik yang menjadi masalah utama dibawah kepemimpinan Bupati Marselinus Petu.
“Kita seperti sedang hidup dijaman Batu. Listrik terus padam, minyak tanah pun tiada. Listrik untuk warga dipasok untuk Videotroon, Bupati sibuk buat pencitraan politik, sibuk dengan kegiatan seremonial,” teriak Melki Guka.
Suasana demonstrasi sempat memanas lantaran adanya upaya polisi Pamong praja yang menghalang-halangi utusan pendemo untuk bertemu Bupati Ende. Masa yang kecewa karena tak bertemu bupati akhirnya berbalik menuju kantor DPRD Kabupaten Ende.
Dihalaman depan Kantor DPRD Ende, Masa sempat membuat keributan. Orasi provokasi dari ketua GMNI Ende, Oktafianus Kaki membuat jalannya sidang paripurna VII terhenti. Yustinus Sani, Philipus Kami dan beberapa Anggota DPRD Ende lainya bersedia menemui mereka.
Kepada para pendemo, DPRD Ende secara lembaga akan bersedia memperjuangkan tuntutan mereka. Usai berdialog bersama DPRD Ende, masapun membubarkan diri. (Patrick)
