NTT-NEWS.COM, Kupang – Komisi I DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) akan membentuk tim investigasi terkait pengelolaan dana APBD di Biro Humas Setda NTT terkait dengan laporan aliansi wartawan peduli APBD tahun 2015.
“Kami akan membentuk tim investigasi untuk mengecek pengelolaan anggaran di Biro Humas Setda NTT,” kata Anggota komisi I DPRD NTT, Ismail Samau saat rapat dengar pendapat dengan Humas dan aliansi wartawan peduli APBD NTT bersama kepala Kepala Biro Humas Setda NTT, Rabu, 3 Juni 2015.
Komisi I DPRD NTT memfasilitasi pertemuan antara Biro Humas dan Aliansi wartawan peduli APBD terkait proses kerjasama media yang dilakukan Biro Humas Setda NTT yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, karena terindikasi KKN.
Dalam pertemuan yang dihadiri koordinator aliansi wartawan peduli APBD Joey Rihi Ga bersama sejumlah wartawan, serta Kepala Biro Humas Setda NTT Lambert Ibi Riti berlangsung alot.
Kepala Biro Humas Setda NTT Lambert Ibi Riti menjelaskan sistem kerjasama dengan 12 media yang telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 875 juta dari total dana Rp 900 juta.
Dalam penjelasan selanjutnya menyatakan bahwa sudah 30 media yang telah memenuhi persyaratan administrasi, namun alokasi anggaran belum memenuhi standar pembiayaan. “Kami akan alokasikan anggaran bagi 18 media itu pada anggaran perubahan,” katanya. (rey)
