NTT-News.com, Kupang – Dinas kesehatan Provinsi NTT Rapat Koordinasi Perhitungan Sasaran Standar, Pelayanan Minimal (SPM), Bidang Kesehatan Tahun 2020 Pemutrakhiran, Validasi Dan Analisis Data kesehatan Dalam Rangka Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan pada Kamis,(12/03/2020) di Hotel Wwiss Bellinn Kristal Kupang.
Sasarannya, David Alexander Mandala, Sekretaris Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Koordinasi SPM ini untuk se- NTT dalam sasaran perhitungan SPM bidang kesehatan tahun 2020 pemutrakhiran, Dimana kebijakan strategis nasional yang dalam undang undang 23 tahun 2014, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015, dan di atur lebih lanjut mandagri nomor 100 tahun 2018.
Dan kemudian yang Untuk Dinas kesehatan di atur lebih kusus dalam kesempatan 2014, Ada Beberap indikator yang di kabupaten kota yakni mulai dari inkator ibu hamil, ibu bersaling baik yang baru lahir, balita maupun yang usia sekolah, maupun yang usia produktif dan yang langsing.jelasnya David
Lanjutnya David yang gangguan jiwa berat, kesehatan betes meletus, TBC dan tertular menular HIV dan AIDS yang menular.
“Di ibu kota Provinsi NTT ada dua (2), yakni penduduk dampak krisis dan KLB karena SPM baik di tingkat provinsi dan kabupaten itu kinerja dalam daerah oleh karena itu sebelum data indikator melaporkan kementrian dalam negeri Provinsi harus melakukan rapat dan tes yang di sampaikan data-data ini apa benar-benar datanya sudah valit atau tidak di warga negara indonesia,” Jelasnya David.
“Pemerintah pusat di kontrol data SPM ini dan diurus baik karena pelayanan dasar karena munculnya stunting, munculnya angka stunting yang tinggi bisa juga ibu hamil tidak urus dengan baik karena harus penarapan proses SPM,” jelasnya lagi.
Proses pengumpulan data yakni harus dikumpul sasaran yang berhak warga negara yang menerima pelayanan tersebut, misalnya ibu bersalin itu ada berapa kelompok sasaran ibu nersalin atau ibu hamil dalam tahun 2020 yang sudah dilayani.
Di kumpulkan alat prasarana yang mendukung pelayanan ibu bersaling apakah ada timbangan ibu yang hamil dapat imunisasi dan cek apa ada vaksinnya tidak dan kemudian kelompok sasarannya di tetapkan sasaran sarana prasarana dan di hitung selisinya dan di bawa kemapeda rencanakan di dukumen anggaran masing-masing dinas kabupaten.
“Bahwa ini dilakukan dengan baik, oleh karena itu teman-teman kota harus bisa- bisa 12 indikator urus dengan baik dimana saja pelayana maupun monitori masyarakat,” bebernya.
Data HIV dan AIDS ini, tambahnya, data valid di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), hampir dari tahun-ketahun meningkat. Data yang ada di Belu dan di Kota Kupang sekarang sudah ada. HIV dan AIDS pemeritah harus dikendalikan, harus ada pencegahan, perawatan dan pengobatan bagi orang yang dapat penyakit menular tersebut, pemerintah membangun kesadaran untuk tidak malu memeriksakan diri untuk dilakukan pencegahan apabila terbukti mengidap HIV/AIDS.
David berharap, untuk melakukan pelayanan dasar dan menjadikan juga sebagai pekerjaan induvidu atau pekerjaan tim dan terus dikoordinasikan dengan tim baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten.
Penulis : Rafael
