NTT-News.com, Oelamasi – Kalangan DPRD Kabupaten Kupang menemukan kejanggalan rancangan alokasi penggunaan APBD 2017 lebih banyak tersedot untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta dan daerah lainnya, biaya rapat dan sewa hotel, honor tim dan uang lembur dan sebagainya.
Temuan Dewan terungkap saat memberikan pemandangan umum fraksi terhadap pengajuan nota keuangan dan rancangan APBD 2017 dalam Sidang Paripurna V Masa Persidangan I DPRD Kabupaten Kupang. Dokumen pemandangan umum ini diperoleh media ini, Jumat (2/12/2016).
Fraksi PKPI dalam dokumen itu mengungkapkan. terlalu banyak anggaran yang dialokasikan hanya untuk biaya perjalanan dinas ke luar daerah seperti Jakarta dan kota-kota lain maupun biaya perjalanan dinas dalam daerah.
“Uang dianggarkan lebih banyak untuk belanja transportasi, biaya rapat-rapat dan sewa hotel, honor tim dan uang lembur. Semua itu terbungkus rapi dalam setiap program kegiatan SKPD-SKPD,” tulis Fraksi PKPI DPRD Kabupaten Kupang.
Kondisi demikian, tulis Fraksi PKPI, menunjukkan TAPD dan tim asistensi tidak cermat dalam menyusun dokumen rancangan APBD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2017. “Fraksi PKPI berharap dalam pembahasan anggaran di tingkat komisi dan banggar, supaya lebih teliti. Sehingga tidak terkesan asal jadi dan menguntungkan pihak tertentu,” demikian tulis Fraksi PKPI Fraksi yang beranggotakan Metusalak Tnunay (Ketua), Semuel Koroh (Sekretaris) dan Daud Ullu (anggota).
Berikutnya Fraksi Golkar mengungkapkan rancangan alokasi anggaran yang disampaikan lembaga penyiaran publik Radio Siaran Kabupaten Kupang (RSKK) tidak sesuai atau sinkron dengan program kerja yang diusulkan.
Misalnya, tulis Fraksi Golkar, ada program kerja RSKK untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Dengan indikator kinerja jarak sekolah dasar maksimal dari pemukiman.
“Herannya kegiatannya adalah pelatihan dan bimtek bagi aparatur RSKK di Surabaya dan Jakarta. Lalu apa hubungannya jarak maksimal sekolah dasar dari pemukiman dengan kegiatan program pelatihan dan bimtek aparatur di Jakarta dan Surabaya?,” kritik Partai Golkar.
Sementara Fraksi Partai Nasdem menemukan bahwa struktur rancangan APBD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2017 yang diusulkan eksekutif lebih besar untuk belanja pegawai, perjalanan dinas, belanja ATK, akomodasi (belanja tidak langsung) lebih besar 56 persen dari pada belanja langsung (belanja publik) seperti bangun infrastruktur jalan, jembatan, sekolah dan sebagainya yaitu cuma 44 persen dari total besar RAPBD sebesar Rp 1.234.440.165.131,00 (Rp 1,2 Triliun lebih).
“Fraksi minta pemerintah untuk menjelaskan masalah ini. Kami berharap porsi belanja langsung harusnya lebih besar bagi kepentingan yang langsung dirasakan rakyat,” tulis Fraksi Partai Nasdem. Fraksi ini beranggotakan Ny. Dra. Sofia Malelak de Haan (Ketua), Benediktus Humau, SE (sekretaris), Ferdinandus Lafu Daos, S. Fil (anggota) dan Piter Yulius Takoy (anggota). (*/rey)
Parlamen News
