NTT-News.com, Kupang – Pilkada Sumba Barat Daya (SBD) sudah semakin dekat, para petarung dalam pesta demokrasi lima tahunan ini mulai harap-harap cemas. Bisa saja istilah “menggunting dalam lipatan” terjadi lagi, karena beberapa kandidat mulai mengklaim meendapat dukungan dari beberapa partai bahkan dianggap sudah final dan mengikat.
Sebut saja, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pimpinannya di SBD telah melanglang buana mempromosikan Incumbent saat ini, Markus Dairo Talu. Pimpinan PPP SBD, Arifin Ibrahim di media facebook sangat getol bahwa Markus-lah yang sangat layak kembali memimpin SBD. Sebelumnya juga Markus menyebutkan bahwa hanya dirinya yang mendaftar di PPP pada awal tahun 2017 lalu. Pernyataan itu disampaikan di Labuan Bajo di sela-sela RUPS LB Bank NTT.
Arifin juga pernah berpidato di depan massa pendukung dan simpatisan Markus saat menggelar Peminangan Bakal Calon Wakil Bupati, Gerson Tanggu Dendo di Kecamatan Kodi Belaghar. Arifin berpidato sebagai pimpinan Partai Berlambang Ka’bah. Dibeberapa kesempatan juga, secara terbuka meminta fungsionarisnya melalui media sosial facebook untuk mengantar Markus Dairo Talu mendaftar di beberapa Partai lain di daerah itu. Permintaan dan tindakan Arifin memang semakin jelas bahwa arah dukungan partai ini adalah kepada Markus yang biasa disapa MDT ini.
Ternyata apa yang dilakukan Arifin tidak sejalan dengan apa yang diharapkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP NTT, Djainudin Lonek. Menurut Djainudin, PPP menerima berkas pendaftaran dari dua pasangan Bakal Calon Bupati SBD, yakni Markus Dairo Talu dan Dominggus Dama.
Dia menuturkan bahwa hingga ini, PPP belum menetukan sikap untuk 10 daerah yang melangsungkan Pilkada di NTT. “Sampai saat ini, PPP belum tentukan sikap, tidak hanya di Sumba Barat Daya, tetapi Sikka, Rote Ndao dan Alor sampai hari ini memang belum ada keputusan karena nanti setelah fit dan proper test nama itu nama-nama diusulkan ke pusat. Di pusat yang menentukan nantinya siapa yang akan diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan,” kata Djainudin pada 22 Agustus 2017 lalu.
Menurut anggota DPRD Kota Kupang ini, dinamika yang terjadi di masing-masing Kabupaten dan juga terjadi di Sumba Barat Daya itu tanpa sepengetahuan DPW. Sehingga tindakan Arifin yang yang terkesan memihak kepada salah satu Kandidat di SBD tidak berdasarkan keputusan bersama baik itu dari tingkat DPC maupun DPW dan DPP.
“Harusnya Dewan Pimpinan Cabang di tingkat kabupaten menghargai mekanisme yang masih berlangsung di internal PPP. Kita tau bahwa di SBD itu ada dua calon yang mendaftar, yakni Incumbent MDT dan D. Dama, dan proses ini masih berlangsung. Belum ada keputusan dari pusat, tunggu keputusan pusat dulu baru diperintahkan untuk semua kader partai bekerja dan memenangkan calon mana yang diusung oleh partai ini,” tandasnya.
Dikatakan Djainudin, bahwa secara organisasi, Arifin tidak pernah diperintahkan untuk mengkampanyekan salah satu kandidat baik itu di media sosial maupun secara lisan dan yang bersangkutan telah ditegur secara organisasi. “Secara organisasi kami sudah menegur Arifin, kami sampaikan bahwa DPP memutuskan siapa yang akan di dukung di SBD, sebab kewenangan Absolut itu ada di tangan DPP. Seharusnya kita tidak boleh bergerak untuk menentukan pilihan mana yang akan kita dukung, karena yang namanya politik dia bisa saja berubah bisa saja putusan dari DPC dan DPW lain dari pusat,” jelasnya.
Dia meminta agar DPC tidak tebang pilih atau berjalan berdasarkan kemauan pribadi pimpinan DPC untuk melanglang buana mempromosikan salah satu kandidat, karena DPP belum memutuskan siapa yang akan di dukung dalam Pilkada yang akan dihelat pada tahun 2018 mendatang itu. “Tindakan itu bisa berpengaruh pada indepensi dan nama baik partai jika DPP memutuskan mendukung calon lain,” tutupnya. (rey)
