NTT-News.com, Kupang – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dianggap tidak memiliki aura karena tidak dihadiri Bupati dan Wakil Bupati di daerah itu, hingga pembacaan sambutan Gubernur NTT dibacakan oleh Sekretaris daerah (Sekda).
Pernyataan ini dilontarkan anggota DPRD sekaligus Sekretaris Fraksi Golkar SBD, Richard Milamesa kepada media ini, Kamis 30 Maret 2017. Pernyataan ini dilontarkan lantaran Musrenbang tingkat kabupaten SDB ini tidak dihadiri Bupati, Wakil Bupati, sebagian Pimpinan SKPD, jajaran Forkompinda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di daerah itu.
Menurut Richard, musrenbang itu adalah suatu wadah yang sangat bermartabat, untuk menentukan arah kebijakan tahun 2018 mendatang, namun pada saat acara itu berlangsung para pimpinan kepala daerah sedang melakukan perjalanan ke luar daerah. “Pada saat musrenbangcam saja, harus dibuka oleh bupati atau wakil bupati tapi ini sama sekali tidak dihadiri oleh pimpinan daerah, hanya sekda yang ada disana dan membacakan sambutan Gubernur,” kata Richard.
Bagi Richard, Musrenbang Kabupaten Sumba Barat Daya ini disebut tidak memiliki aura karena tidak dihadiri oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta unsur-unsur terkait lainnya. “Camat-camat juga kurang lebih hanya setengah bagian yang hadir dan kepala desa hanya 17 yang hadir kemarin,” katanya.
Selain itu, Richard menilai bahwa dalam momentum Musrenbang merupakan bermartabat, sehingga jika Bupati berhalangan hadir maka harus bisa diwakili oleh wakil bupati. Kalaupun dua-duanya berhalangan maka musrenbang harus ditunda, karena ini sangat penting untuk menentukan arah kebijakan pembangunan SBD ke depan.
“Sebenarnya ini bukan saja soal waktu-waktu yang akan datang, di SBD saat ini ada banyak persoalan yang harus dituntaskan dan mungkin bisa melalui wadah musrenbang ini. Adapun masalah-masalah itu adalah, tenaga kontrak di daerah ini yang sudah tiga bulan tidak menerima gaji honor mereka karena SK mereka belum ada. Nah, nasib mereka sekarang tidak jelas, mau buat apa,” bebernya.
Hal kedua, lanjutnya, penempatan pejabat eselon IV dan III sampai dengan saat ini belum terlaksana makanya roda pemerintahan sedikit terhambat dan pincang. “Kemudian kami lembaga DPRD sudah bersurat dua kali untuk meminta pemerintah agar melaksanakan rapat kerja tetapi sampai saat ini surat kami dibalas dengan alasan waktunya belum ada, padahal ada begitu banyak kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan progres tahun sebelumnya,” bebernya lagi.
Dia berharap agar pemerintah tidak mengedepankan kepentingan politik balas jasa dan harus ada sinergitas pemerintahan karena saat ini roda pemerintahan Kabupaten SBD terlihat pincang sebab sampai saat ini ada posisi-posisi di pemerintahan yang lowong dan ada juga yang ditempati orang-orang yang tidak berkompeten.
Bupati Sumba Barat Daya, Markus Dairo Talu yang dihubungi terpisah belum memberikan informasi terkait ketidakhadiran dirinya dalam Musrenbang yang berlangsung sejak Rabu 29 Maret 2017, sebagai Bupati SBD dan wakilnya Ndara Tanggu Kaha, hingga berita ini diturunkan. (Rey)
