NTT-News.com, Jakarta – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, daerah-daerah yang memiliki topografi tanah yang rentan bencana alam, baik banjir maupun longsor agar segera diantisipai dengan opsi relokasi.
“Bagi daerah yang memiliki kerentanan bencana alam banjir dan tanah longsor agar segera dilakukan upaya relokasi bagi warga setempat untuk menghindari korban jiwa berjatuhan, ” ujar Mensos saat meninjau lokasi bencana longsor di Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (21/6/2016).
Untuk di Purworejo, kata Mensos, ada 19 rumah yang sedang dikomunikasikan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera dilakukan relokasi ke tempat permukiman yang lebih aman.
“Ada 19 rumah yang sedang dikomunikasikan dengan Pemda setempat untuk segera dilakukan upaya opsi relokasi ke tempat permukiman yang lebih aman, ” ucapnya.
Pemerintah menekankan agar daerah yang memiliki potensi besar akan terjadinya bencana alam untuk direlokasi ke tempat lebih aman dan itu telah dilakukan, misalnya di Banjarnegara di Jawa Tengah dan Subang di Jawa Barat.
“Opsi relokasi penduduk dari permukiman yang rentan dan rawan bencana ke daerah yang lebih aman merupakan ikhtiar pemerintah untuk menyelematkan warga dan mengghindari korban jiwa dan kerugian lainnya,” tandasnya.
Standard Operating Prosedure (SOP) Kementerian Sosial (Kemensos) dalam penanganan kebencanaan, yaitu turut berduka dan merasakan apa yang dialami para keluarga korban, baik yang meninggal dunia mapun luka-lukan dan sedang dirawat di rumah sakit.
“Kami turut merasakan apa yang dialami keluarga korban yang meninggal dunia maupun korban luka-luka dan sedang berbaring di rumah sakit atau tempat perawartan lainnya, ” tandasnya.
Bagi korban yang meninggal dunia, Kemensos memberikan tali asih berupa Bantuan Santunan Kematian (BSK) Rp 15 juta dan juga bagi para korban luka-luka diberikan dengan indeks yang berbeda.
“Korban meninggal dunia mendapatkan BSK Rp 15 juta yang diserahkan kepada ahli waris korban dan bagi para korban luka-luka mendapatkan bantuan dengan indeks yang berbeda dengan korban meninggal dunia, ” katanya.
Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan stok pangan para korban bencana, para bupati/walikota dan gubernur bisa menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mulai 100 hingga 200 ton serta di atas 200 ton merupakan kewenangan Mensos.
“Untuk menggunakan CBP tersebut, kepala daerah harus mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kedaruratan bencana. Bagi bupati/walikta bisa mengguanakan CBP 100 ton, kalau masih kurang gubernur bisa mengeluarkan hingga 200 ton, serta jika masih kurang dari 200 ton merupakan kewenangan Mensos, ” ucapnya.
Sebagai langkah pencegahan atau preventif, Kemensos terus mengembangkan dan memperbanyak keberadaaan dari Kampung Siaga Bencana (KSB) di seluruh Indonesia.
“KSB menyiapkan warga yang berada di daerah yang rawan bencana bisa menyiapkan diri dan bisa survive dalam menghadapi dan ketika bencana alam datang menerjang, ” tandasnya.
Bantuan tanggap darutat bencana alam banjir dan tanah longsor dari pemerintah pusat melalui gudang di Bekasi, Jawa Barat, ke Dinsos Provinsi Jawa Tengah. Permakanan, berupa lauk-pauk 1.492 sardencis, kecap manis, sambal pedas dan minyak goreng Rp 95.377.592; 742 makanan anak Rp 43.073.100.
Juga, Peratalan evakulasi, terdiri 1000 tenda gulung Rp 181 juta, 2000 matras Rp 129 juta. Paket keluarga, 500 familiy kit Rp 173.896.000, 500 kid ware Rp225.520.000. Sandang 2000 selimut Rp 149.500.000 dengan total Rp 997.466.692.
Untuk bantuan bantuan tanggap darutat bencana alam banjir dan tanah lonsor dari Dinsos Provinsi Jawa Tengah kepada Dinsos Kabupaten Purworejo total Rp 127.256.500. (hms/rey)
