KUPANG, NTT-News.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Polda NTT dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Sabtu (15/8/2026).
Penanganan darurat diprioritaskan pada evakuasi dan penyelamatan korban, pendataan korban jiwa dan luka-luka, pemetaan kerusakan bangunan serta infrastruktur, dan pembukaan akses transportasi menuju wilayah terdampak.
Gubernur NTT Melkiades Laka Lena mengatakan, pemerintah saat ini terus memastikan kondisi masyarakat di sejumlah wilayah terdampak sekaligus melakukan verifikasi terhadap laporan dari lapangan.
“Dengan kondisi yang ada ini, segera mengecek kondisi yang ada di masing-masing daerah. Kerusakan yang terjadi, korban jiwa yang dialami ataupun luka-luka, dan segera memberikan data itu kepada pemerintah provinsi,” ujar Melkiades dalam konferensi pers terkait penanganan gempa Flores.
Gubernur dan Kapolda Tinjau Langsung Wilayah Terdampak
Untuk memastikan kondisi di lapangan, Gubernur NTT bersama Kapolda NTT dan unsur Forkopimda akan meninjau sejumlah wilayah terdampak di Pulau Flores.
Kapolda NTT menyiapkan pesawat untuk mendukung mobilisasi rombongan menuju sejumlah daerah yang dapat dijangkau.
“Kami akan langsung masuk ke Flores dengan pesawat dari Pak Kapolda. Pak Kapolda ada penerbangan pesawat khusus yang kita pakai untuk memastikan beberapa kabupaten yang bisa kami singgahi, memastikan kerusakan yang terjadi,” jelas Melkiades.
Menurutnya, peninjauan langsung diperlukan karena data korban dan kerusakan masih terus berubah. Karena itu, laporan yang diterima pemerintah dari lapangan harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada masyarakat.
“Kami mohon maaf belum bisa menyajikan data detail, karena korban jiwa tadi kami dapat laporan ada tiga orang misalnya, ternyata korban sudah jadi empat, dan seterusnya. Ini kita pastikan dulu,” katanya.
Lima Orang Dilaporkan Meninggal Dunia
Dalam konferensi pers tersebut, Gubernur NTT menyampaikan data sementara korban meninggal dunia sebanyak lima orang.
“Korban jiwa, saat ini informasi yang saya terima sudah ada lima orang: dua di Sikka, tiga di Manggarai,” ungkap Melkiades.
Namun, data tersebut masih bersifat sementara karena proses pencarian, evakuasi, dan pendataan korban masih berlangsung.
Sebagian korban dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Gempa terjadi sekitar pukul 05.58 WITA ketika sebagian warga masih berada di dalam rumah.
“Di Manggarai karena memang ini terkait reruntuhan karena kejadiannya di pagi hari pukul 05.58 WITA. Dan itu mungkin banyak dari masyarakat yang masih tertidur belum sempat bergerak,” jelasnya.
Polda NTT Jadi Pusat Informasi Penanganan Bencana
Untuk mencegah simpang siur informasi, Polda NTT disiapkan sebagai salah satu pusat pengendalian dan penyampaian informasi terkait penanganan bencana.
Gubernur mengatakan, pemerintah bersama Kapolda NTT telah menyepakati mekanisme penyampaian informasi secara terkoordinasi dan berdasarkan data yang telah diverifikasi.
“Pusat penanganan bencana nanti, kebencanaan ini ada di Polda NTT,” kata Melkiades.
Kapolda NTT juga memutuskan agar perkembangan penanganan bencana disampaikan melalui konferensi pers atau rilis resmi setiap hari bersama unsur Forkopimda.
“Pak Kapolda memutuskan setiap hari nanti akan ada press release resmi dari Forkopimda terkait penanganan bencana agar kita lebih mudah berkoordinasi untuk melakukan proses komunikasi publik maupun penanganan bencana,” ujarnya.
Langkah tersebut diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat dan media dalam memperoleh informasi mengenai korban, kerusakan, maupun perkembangan penanganan gempa.
Pemerintah Ingatkan Masyarakat Waspadai Hoaks
Di tengah situasi darurat, pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, termasuk informasi mengenai tsunami maupun gempa susulan.
“Tolong kita jaga betul situasi ini jangan sampai lagi ada informasi-informasi yang meresahkan yang tidak jelas, tidak benar,” tegas Melkiades.
Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi dari lembaga yang berwenang, khususnya BMKG terkait perkembangan aktivitas gempa dan BNPB terkait penanganan kebencanaan.
Pemerintah menilai penyebaran informasi palsu atau hoaks dalam kondisi darurat dapat memicu kepanikan serta mengganggu proses evakuasi dan penyaluran bantuan.
TNI-Polri hingga Basarnas Dikerahkan
Evakuasi dan penyelamatan korban menjadi prioritas utama dalam tahap awal penanganan bencana.
TNI, Polri, Basarnas, BPBD, pemerintah daerah, Kementerian PUPR, PLN, operator telekomunikasi, serta berbagai unsur terkait dikerahkan untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak.
“Proses awal adalah kita untuk mengevakuasi korban dulu. Semua korban-korban yang memang terkait dengan bencana ini harus kita urus dulu diselamatkan,” kata Melkiades.
Setelah tahap penyelamatan dan tanggap darurat, pemerintah akan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan hasil pendataan serta pemetaan kerusakan.
Kontraktor Diminta Bantu Buka Akses
Pemerintah juga meminta seluruh kontraktor yang memiliki alat berat untuk membantu membuka akses jalan yang tertutup akibat longsor maupun reruntuhan.
“Semua kontraktor yang punya alat berat wajib bantu pemerintah di situasi darurat ini,” tegas Gubernur.
Alat berat akan diarahkan untuk membuka akses sehingga tim penyelamat, bantuan logistik, dan kebutuhan masyarakat dapat segera menjangkau wilayah terdampak.
Pemerintah juga berkoordinasi dengan PLN untuk memulihkan jaringan listrik serta operator telekomunikasi guna menjaga konektivitas komunikasi.
Bantuan Logistik Disiapkan
Dukungan pemerintah pusat juga mulai disiapkan. Sejumlah kementerian telah menyatakan kesiapan memberikan bantuan, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR.
Pemerintah juga mengupayakan dukungan helikopter untuk membantu mobilisasi dan pemantauan wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Gubernur turut mengajak para pelaku usaha di Flores untuk ikut membantu masyarakat yang terdampak.
“Bantu dulu korban, nanti hitung-hitungan terkait dengan urusan kebencanaan ini nanti bisa belakangan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTT juga menyiapkan bantuan awal berupa makanan dan beras untuk disalurkan ke wilayah terdampak.
Status Bencana Masih Dikaji
Terkait status bencana, Gubernur menjelaskan bahwa pemerintah provinsi telah menyetujui penetapan status bencana sesuai kewenangannya.
Sementara itu, kemungkinan peningkatan status menjadi bencana nasional masih dikaji berdasarkan kondisi riil di lapangan serta hasil koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kami akan merespons kondisi lapangan. Jadi kami akan turun sebentar bersama Pak Kapolda, Pak Danrem, dan jajaran Forkopimda yang lain untuk melihat langsung lapangan,” kata Melkiades.
Hasil peninjauan lapangan akan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya.
“Kalau memang bisa, kita akan teruskan jadi bencana nasional,” tegasnya.
Masyarakat Diminta Tetap Tenang
Pemerintah mengimbau masyarakat Flores tetap tenang dan mengikuti arahan petugas di lapangan.
Media massa dan pengguna media sosial juga diminta membantu menjaga ketenangan masyarakat dengan hanya menyebarkan informasi yang telah terverifikasi.
Pemerintah bersama Polda NTT dan Forkopimda memastikan perkembangan situasi akan terus diperbarui berdasarkan data terbaru dari lapangan.
“Kami akan terus berkoordinasi dan terus update informasi dari lapangan,” ujar Melkiades.
Dalam situasi darurat tersebut, keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Pemerintah bersama TNI-Polri, Basarnas, BPBD, dan seluruh unsur terkait terus bergerak untuk mempercepat evakuasi, menangani korban, membuka akses, serta memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.***