Kupang- NTT- News. Com – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kembali membuka tabir transparansi pejabat publik di Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Data terbaru yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan siapa saja kepala daerah dengan kekayaan terbesar pasca Pilkada 2024.
Menariknya, di tengah berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi NTT, sejumlah bupati justru tercatat memiliki kekayaan hingga puluhan miliar rupiah.
Hal ini memicu perhatian publik sekaligus menjadi bahan refleksi tentang transparansi, integritas, dan akuntabilitas pemimpin daerah.
Siapa Saja yang Masuk Daftar?
Berdasarkan data LHKPN, berikut 10 bupati dengan kekayaan terbesar di NTT:
1. Herybertus Geradus Laju Nabit (Manggarai) – ± Rp33,3 miliar
2. Yosef Benediktus Badeoda (Ende) – ± Rp30,9 miliar
3. Willybrodus Lay (Belu) – ± Rp22,3 miliar
4. Krisman Bernard Riwu Kore (Sabu Raijua) – ± Rp20,5 miliar
5. Edistasius Endi (Manggarai Barat) – ± Rp11,0 miliar
6. Stefanus Bria Seran (Malaka) – ± Rp10,0 miliar
7. Ratu Ngadu Bonnu Wulla (Sumba Barat Daya) – ± Rp8,9 miliar
8. Simplisius Donatus (Nagekeo) – ± Rp8,7 miliar
9. Raymundus Bena (Ngada) – ± Rp7,6 miliar
10. Umbu Lili Pekuwali (Sumba Timur) – ± Rp7,3 miliar
Rentang kekayaan ini cukup beragam, mulai dari sekitar Rp7 miliar hingga lebih dari Rp33 miliar.
Apa yang Bisa Dipetik dari Data Ini?
LHKPN bukan sekadar daftar angka. Ia merupakan instrumen penting dalam menjaga transparansi pejabat publik. Laporan ini mencakup berbagai aset, mulai dari tanah dan bangunan, kendaraan, hingga kas dan surat berharga.
Transparansi Publik: Masyarakat dapat mengetahui kondisi ekonomi para pemimpinnya.
Kontrol Sosial: Publik bisa mengawasi potensi penyimpangan kekayaan selama menjabat.
Perbandingan Realitas: Menjadi cermin antara kekayaan pejabat dan kondisi kesejahteraan daerah.
Sorotan dan Tantangan
Fenomena ini menimbulkan dua sisi pandang. Di satu sisi, kekayaan tersebut bisa berasal dari usaha atau karier sebelum menjabat. Namun di sisi lain, publik tentu berharap agar kekayaan tersebut tidak bertambah secara tidak wajar selama masa jabatan.
Terlebih, NTT masih menghadapi berbagai persoalan seperti kemiskinan, akses pendidikan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, transparansi dan integritas menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Notes Redaksi
Daftar 10 bupati terkaya di NTT bukan sekadar ranking kekayaan, tetapi juga pengingat pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan. LHKPN menjadi alat bagi rakyat untuk memastikan bahwa para pemimpin benar-benar bekerja untuk kepentingan publik, bukan sekadar memperkaya diri.***