Kupang, Ntt-news.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, didampingi Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, secara resmi membuka Rapat Kerja Jasa Konstruksi digelar di Aula Fernandes Lantai empat Kantor Gubernur pada Selasa, 13/1/2026.
Dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku konstruksi di daerah.
Dalam Laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT, Ir. Benyamin Nahak, MT, menyampaikan bahwa rapat kerja ini menjadi momentum evaluasi sekaligus perbaikan penyelenggaraan jasa konstruksi di NTT.
“Rapat kerja ini bertujuan mengevaluasi hasil pembangunan infrastruktur tahun 2025 serta meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi ke depan,” jelas Benyamin.
Ia merinci, tujuan kegiatan ini antara lain: Melakukan evaluasi hasil pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum tahun 2025.
Meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi melalui rekomendasi perbaikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Mendukung pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah melalui peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkualitas.
Selain itu, rapat kerja ini juga bertujuan menyampaikan informasi capaian pembangunan infrastruktur kepada publik melalui press release, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah di sektor konstruksi.
“Masukan dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan akan menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan infrastruktur ke depan,” pungkas Benyamin.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa sektor jasa konstruksi memegang peran strategis dalam pembangunan NTT.
“Sektor jasa konstruksi adalah pilar penting pembangunan daerah. Infrastruktur yang berkualitas akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan dasar, serta mendukung kesejahteraan masyarakat NTT,” ujar Gubernur Melki.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTT 2025–2029, khususnya pada misi pertama, yakni pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga masuk dalam pilar ketiga RPJMD serta cita ketujuh pembangunan NTT, yang mencakup pengembangan jalan, penyediaan air bersih, dan perumahan layak huni demi mewujudkan NTT yang sejahtera.
Gubernur Melki Laka Laka menambahkan, tahun 2025 menjadi periode krusial bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di NTT. Berbagai program telah dilaksanakan, mulai dari sektor jalan, sumber daya air, permukiman, hingga layanan dasar lainnya.
“Karena itu, diperlukan forum evaluasi seperti rapat kerja ini untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai standar teknis, prinsip tata kelola yang baik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Melki.***