NTT-NEWS.COM, Ruteng – Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Kabupaten Manggarai-NTT, Heribertus GL Nabit dan Adolfus Gabur (Paket HEAD) beserta tim koalisi gotong royong mendatangi gedung DPRD Manggarai. Ruteng, Rabu (30/9/2015).
Kedatangan paket HEAD diterima langsung oleh wakil ketua DPRD Manggarai, Paulus So dan Simprosa Gandut, serta beberapa anggota DPRD. Di depan anggota DPRD, Heri, sapaan calon orang nomor satu Manggarai yang didamping sang istri menyampaikan maksud kedatangan mereka yang mewakil paket HEAD dan masyarakat Manggarai.
Paket HEAD yang merupakan salah satu konstestan dalam pilkada Manggarai menyampaikan aspirasinya perihal Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sangat amburadul. Heri membeberkan bahwa ada banyak pemilih yang sudah di data oleh para petugas, bahkan dibagian atas pintu masuk rumah mereka ditempeli stiker Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai sebagai bukti bahwa sudah melewati tahapan pendataan dan pencocokan, namun anehnya tidak warga tersebut tidak terdafatar sebagai pemilih di DPS. ” kami melakukan kroscek melalui team dilapangan, banyak yang sudah di data namun tidak terdaftar di DPS” Ujar Heri.
Menurut dia, begitu banyak pemilih yang ikut memilih pada pilpres tahun lalu, namun tidak terdaftar pada DPS. Pemilih tersebut secara sengaja diabaikan oleh petugas sehingga kami berkesimpulan bahwa KPUD Manggarai dan Panwas tidak melakukan tugasnya dengan benar dan profesional.
Heri dengan tegas mengingatkan, Pilkada Manggarai harus melalui proses politik yang jujur, adil dan bersih. “Kami tidak mencurigai siapa-siapa, kami menyalurkan aspirasi ke DPRD agar bisa dicarikan solusi menuju pilkada Manggarai yang bermartabat, apalagi anggaran penyelenggaraan pilkada bersumber dari APBD kabupaten Manggarai, maka tentu DPRD menggunakan kewenangannya memanggil KPUD dan panwaslu untuk memepertanggungjawabkan pekerjaan mereka” Jelasnya.
Lebih lanjut Heri mengatakan, data pemilih pada moment pemilu selalu menjadi persoalan, pilkada tahun ini harus mulai dari data yang benar sehingga pemilu akan datang tidak menghadapi persoalan yang sama, sehingga setiap calon pemimpin memiliki peluang yang sama, peluang setiap orang akan sulit apabila persoalannya seperti ini, yang menang hanya orang yang menggunakan kelengahan dan kurang profesionalnya para penyelenggara pemilu.
“Contoh kasus di TPS 03 di Waso, pemilih dari nomor urut 69-118 yang terdaftar pada tahun 2005 sudah pindah, anehnya nama mereka masih muncul, ini berarti petugas tidak melakukan melakukan pengecakan, dan pencocokan sehingga terpakasa kami mengambil alih tugas KPUD” Tegas Heri.
Tim paket HEAD dan masyarakat Manggarai, Kata Heri, berharap agar DPRD bisa memberikan solusi sehingga ke depannya ada perubahan dan melahirkan pemimpin melalui proses pilkada yang bermartabat, jujur dan adil dan bersih. Heri menambahkan jadwal penetapan daftar pemilih akan berlangsung pada tanggal 2 Oktober mendatang, Jadwal ini tidak bermasalah, tapi kalau masih ada masalah, maka jadwal tersebut ditinjau kembali.
Pilkada tahun ini ada pengurangan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) jika dibandinggkan dengan jumlah TPS pada saat pilpres. Heri mengungkapkan pada saat pilpres jumlah TPS sebanyak 685, sementara jumlah TPS untuk pilkada kali ini hanya 600 TPS. “Kami berharap jumlah TPS minimal sama jumlah sepeti pada saat pilpres untuk meningkatkan partisipasi pemilih” Harapnya.
Tim Paket HEAD juga meminta agar netralitas penyelanggara pemilu, KPUD, PPK, Pawaslu, harus di junjung tinggi, karena ada indikasi tidak netralnya penyelenggara pemilu dilapangan, ada PPK yang namanya tertera sebagai tim sukses.
Usai pertemuan dengan anggota DPRD Manggarai, kepada media Heribertus GL Nabit mengatakan pihaknya berprasangka baik, pemilih yang tidak terdaftar bukanya hanya pemilih paket HEAD saja. “Persoalan bukan pilih siapa tetapi siapa yang mempunyai hak pilih dia harus memilih” Imbuhnya.
Heri menegaskan apabila hal ini tidak diindahkan maka pihaknya akan menyampaikan hal tersebut ke KPU propinsi dan KPU pusat. Pantauan NTT-News.Com, usai pertemuan dengan DPRD Manggarai, tim HEAD menyerahkan dokumen yang berisikan beberapa persoalan terkait DPS, hal yang sama dilakukan di kantor KPUD Manggarai dan Panwaslu. (YS)
