NTT-News.com, Kefamenanu- Sejumlah kader PAC PDIP dari Biboki Moenleu mendatangi Sekertariat DPC PDIP TTU, (Jumat, 05/01/2018). Kedatangan puluhan pengurus tersebut untuk memgembalikan atribut partai sekaligus menyatakan sikap mundur dari kepengurusan partai moncong putih itu di Kabupaten TTU, Jumat (05/01).
Adapun sejumlah atribut partai yang dikembalikan itu berupa, Papan Nama PAC, Baju Partai, Bendera dan Stempel PAC PDIP Biboki Moenleu.
Ketua PAC Biboki Moenleu yang didampingi seluruh Ranting dan Anak Ranting menegaskan tujuan pengembalian sejumlah atribut partai itu lantaran kesal dengan sikap DPP PDIP yang mengakomodir orang yang sama sekali tidak berkontribusi terhadap Partai Banteng Moncong Putih itu.
” Kami sangat prihatin dengan sikap politik yang diambil oleh DPP PDIP dimana Ketua DPC PDIP TTU yang sudah berkontribusi besar untuk membesarkan partai ini tidak diakomodir sebagai Calon Gubernur NTT. Namun nama yang diusung oleh PDIP itu kami tidak pernah dengar nama yang diakomodir oleh DPP Pusat,” Tegas Ketua PAC PDIP Biboki Moenleu, Freditas Manek kepada sejumlah awak media di sekertarian DPC PDIP TTU, Jumat 05/01.
Pihaknya pun merasa kesal karena Prosedur yang selama ini dilakukan oleh partai PDIP itu tidak digunakan oleh DPP Pusat dalam menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur NTT periode 2018-2023.
” Kami merasa kehilangan kepercayaan karena tahapan rekrutmen bakal calon yang telah diusung oleh kami melalui mekanisme partai diabaikan begitu saja,” Sesalnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Ranting Desa Luniup, Fredik Amtahan mensesali sikap DPP PDIP yang menetapkan Figur yang sama sekali tidak ada kontribusi terhadap partai Banteng Moncong Putih itu.
” Nama yang diusung oleh DPP Pusat itu tidak pernah berkontribusi sedikitpun kepada partai ini, tapi kenapa diusung oleh DPP?” Tanya Fredik Amtahan dengan nada kesal yang menilai DPP Pusat mengabaikan kader yang telah berjuang dengan susah payah membesarkan PDIP.
Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten TTU, Raymundus Sau Fernandes ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler mengatakan setiap orang memiliki hak politik yang sama dalam berorganisasi yang tidak bisa dipaksanakan.
“Ini hak politik setiap orang. Kapan dia mau berorganisasi dan kapan dia mau keluar. Keputusan Kader PDIP dari PAC Biboki Moenleu itu perlu kita hormati dan kita hargai sebagai pilihan politik mereka,” Pintah Raymundus. (Peter).
